Wali Kota (Wako) Dumai, H. Paisal
RIAU1.COM - Wali Kota (Wako) Dumai, H. Paisal, menetapkan status Siaga Bencana Hidrometeorologi dan Cuaca Ekstrem untuk wilayah Kota Dumai.
Keputusan ini diambil sebagai langkah proaktif pemerintah daerah dalam mengantisipasi potensi bencana seperti banjir, angin kencang, dan tanah longsor akibat kondisi cuaca yang tidak menentu.
Penetapan status siaga tertuang dalam Surat Keputusan (SK) Wali Kota Dumai Nomor 1066 Tahun 2025 dan berlaku selama 60 hari, terhitung sejak tanggal 5 Desember 2025 hingga 5 Februari 2026.
H Paisal menjelaskan bahwa keputusan ini didasari oleh informasi prakiraan cuaca dari Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) yang memprediksi adanya potensi cuaca ekstrem di wilayah Riau, khususnya Kota Dumai.
"Berdasarkan peringatan dini BMKG, Kota Dumai diperkirakan berpotensi mengalami hujan dengan intensitas sedang hingga lebat yang dapat disertai kilat/petir dan angin kencang," ujar H. Paisal dalam keterangan resminya, Selasa (9/12/2025).
Menurutnya, kondisi ini berpotensi mengancam keselamatan dan mengganggu penghidupan masyarakat, terutama di wilayah Kecamatan Sungai Sembilan, dan dapat meluas ke kecamatan lain seperti Dumai Barat, Dumai Timur, Medang Kampai, Dumai Kota, dan Dumai Selatan.
"Langkah penetapan status siaga ini juga merupakan tindak lanjut dari hasil rapat koordinasi lintas sektor yang dilaksanakan pada tanggal 3 Desember 2025, yang menyepakati perlunya peningkatan kesiapsiagaan seluruh elemen di Kota Dumai," tambahnya.
Dengan ditetapkannya status ini, Pemerintah Kota Dumai melalui Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) bersama TNI, Polri, dan instansi terkait lainnya akan mengintensifkan koordinasi, pemantauan, dan penempatan personel serta peralatan di titik-titik rawan bencana.
Wali Kota H. Paisal mengimbau seluruh masyarakat Kota Dumai untuk meningkatkan kewaspadaan dan kesiapsiagaan di lingkungan masing-masing.
"Sinergi dan kesiapsiagaan semua pihak menjadi kunci utama dalam menghadapi potensi bencana hidrometeorologi. Masyarakat diminta untuk memantau informasi resmi dari BMKG dan pemerintah daerah serta segera melapor ke petugas terkait jika menemukan tanda-tanda potensi bencana," papar dia.*
