Wakil Wali Kota Pekanbaru Markarius Anwar. Foto: Surya/Riau1.
RIAU1.COM -Pemko Pekanbaru terus berupaya melakukan perubahan signifikan dalam berbagai sektor pelayanan publik. Namun, setiap langkah perbaikan tersebut tidak lepas dari tantangan, terutama ketika menyentuh zona nyaman yang selama ini dikuasai oleh oknum tak bertanggung jawab.
“Setiap perubahan besar yang kami lakukan ternyata menghadapi banyak tantangan. Salah satunya di sektor perparkiran, yang selama ini masih ada yang dikelola secara tidak resmi oleh pihak-pihak yang mengandalkan praktik premanisme,” kata Wakil Wali Kota Pekanbaru Markarius Anwar, Jumat (12/4/2025).
Pengelolaan parkir di sejumlah lokasi strategis selama ini telah menjadi lahan empuk bagi oknum yang mengambil alih lapak. Oknum tersebut menarik pungutan tanpa dasar hukum yang jelas.
“Mereka bisa meraup hingga ratusan juta rupiah hanya dari pungutan parkir yang tidak sah,” jelas Markarius.
Selain parkir, sektor pengangkutan sampah juga menjadi sorotan. Munculnya angkutan sampah mandiri, yang awalnya atas permintaan masyarakat, kini berkembang di luar kendali.
Banyak di antara pengelolanya mengklaim wilayah tertentu sebagai "lahannya". Lalu, pengelola angkutan mandiri ini memungut iuran dari warga tanpa koordinasi dengan pihak berwenang.
“Iuran sampah yang ditarik bervariasi, mulai dari Rp20.000 hingga Rp100.000 per rumah per bulan. Jika dihitung, pendapatan mereka bisa mencapai ratusan juta rupiah per bulan," ungkap Markarius.
Namun yang lebih mengkhawatirkan, sampah yang diangkut angkutan sampah mandiri sering kali dibuang sembarangan. Sampah tidak dibuang ke Tempat Penampungan Sementara (TPS) atau Tempat Pembuangan Akhir (TPA).
Kini, banyak lahan kosong berubah menjadi tempat pembuangan liar akibat ulah oknum angkutan sampah mandiri. Hal inilah yang coba ditertibkan oleh Pemko Pekanbaru melalui kerja sama lintas sektor, termasuk melibatkan lurah dan camat.
“Dua bulan lagi, pengelolaan sampah akan dikembalikan sepenuhnya ke Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan (DLHK) melalui sistem swakelola, dengan dukungan penuh dari camat dan lurah. Tujuannya agar sistem pengelolaan sampah kita jauh lebih tertib, bersih, dan profesional,” tutup Markarius.
