Mantan Ketua KPK Ini Ikut-Ikutan Persoalkan Jokowi Naikkan Iuran BPJS Kesehatan

Ilustrasi BPJS Kesehatan (foto: Istimewa/internet)
RIAU1.COM - Mantan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) periode 2011-2015 Abraham Samad mempersoalkan kenaikkan iuran BPJS Kesehatan yang dilakukan oleh Presiden RI Joko Widodo ditengah pandemi corona (Covid-19).
Keresahannya itu disampaikannya melalui akun Twitter miliknya, Senin, 18 Mei 2020.
Menurutnya, kenaikan iuran ini lantaran Jokowi beranggapan asuransi kesehatan berplat merah tersebut sudah 'dibumbui' dengan penyebutan salah dalam pengelolaan. Membuat BPJS Kesehatan defisit anggaran.
" Narasi "salah kelola" sejak kapan? dan sejak itu actionnya cuma bs menaikkan iuran? Jelas ini bkn solusi. Solusi ini membawa kt keluar dari mslah, bkn menimbulkan msalah baru. *ABAM*." terangnya.
Untuk diketahui, Jokowi menyebutkan BPJS Kesehatan salah kelola sejak November 2019 saat melakukan sidak ke RSUD Abdul Moelok untuk mengetahui pemanfaatan dan pelayanan BPJS Kesehatan yang diterima dari para pasien.
" Kami sudah bayari yang 96 juta peserta, dibayar oleh APBN. Tetapi, di BPJS Kesehatan terjadi defisit karena salah kelola saja. Artinya apa? Yang harusnya bayar pada enggak bayar. Artinya, di sisi penagihan yang mestinya diintensifkan," terangnya dikutip dari CNN Indonesia, Jumat, 15 November 2019.