Ilustrasi/net
RIAU1.COM - Tetap berjalannya program pemberian makan bergizi gratis (MBG) pada masa liburan sekolah dikritisi oleh sebagian ahli ekonomi. Ekonom Center of Economic and Law Studies (Celios) Nailul Huda misalnya, mempertanyakan manfaat kebijakan MBG saat anak sekolah libur pada akhir tahun ini.
"Anggaran ketika MBG ini masih berjalan, akan membuat uang pajak masyarakat tidak digunakan dengan baik dan benar," ujar Huda dalam keterangan tertulis di Jakarta, Selasa (23/12/2025).
Huda menyampaikan data per Desember 2025 terdapat 17.555 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) dengan masing-masing SPPG menyediakan 3.000 porsi setiap hari. Huda menyebut ada 526,65 juta porsi yang disediakan di liburan.
"Dengan harga rata-rata Rp15 ribu per porsi, ada Rp7,9 triliun uang rakyat yang digunakan. Apakah tidak berat bagi negara untuk menunda dan mengalihkan bagi masyarakat di Aceh, Sumatera Barat, dan Sumatera Utara yang tengah kesusahan," ucap Huda.
Huda mendorong alokasi anggaran MBG saat libur sekolah dialihkan untuk membantu penanganan bencana. Huda menyebut keputusan pemerintah melanjutkan program MBG saat libur sekolah merupakan hal yang tidak wajar.
"Jika memang berat bagi pemerintah memberhentikan sementara program MBG ini, maka ada sesuatu di luar akal sehat pemerintah yang bermain. Dengan potensi laba per dapur mencapai 13,33 persen (Rp2.000 dari Rp15 ribu), akan ada Rp1 triliun masuk ke kantong pengusaha SPPG. Tahu siapa yang punya SPPG? Ya kroni pemerintah," lanjut Huda.
Huda menyampaikan langkah "merapel” MBG beberapa hari dalam satu paket dengan makanan dalam kemasan, mulai dari biskuit, makanan ringan, susu dalam kemasan, hingga roti pun tidak menguntungkan pelaku usaha kecil. Huda menyebut produk-produk tersebut justru dimiliki konglomerat.
"Uang Rp7,9 triliun akan masuk lebih banyak ke konglomerat, tidak ke pedagang sayur di pasar, tidak ke petani sayur di daerah. Yang menikmati adalah orang besar yang duduk dalam kursi mewahnya di rumah yang megah," sambung Huda.
Huda mengatakan salah satu tujuan program MBG ini adalah mengubah pola makan anak yang mendapatkan program di rumah. Ketika program MBG, anak-anak mendapatkan berbagai macam jenis makanan, mulai dari sayur, protein, karbohidrat, vitamin, dan sebagainya.
"Pak Presiden, saya tahu program ini program prioritas Anda, tapi ada wilayah yang lebih membutuhkan dana ini sekarang ketimbang dompet konglomerat yang sudah penuh. Jadikan libur sekolah ini untuk mengevaluasi MBG, bukan dijadikan waktu untuk balik modal lebih cepat pemilik SPPG," kata Huda.
Usulan pengalihan anggaran MBG untuk mempercepat penanganan bencana banjir dan longsor yang melanda wilayah Sumatera juga datang dari kalangan anggota DPR RI. Wakil Ketua Komisi IX DPR Charles Honoris menilai pendistribusian MBG di masa libur sekolah berisiko tidak efektif.
"Dananya lebih mendesak untuk dialokasikan pada pemulihan gizi pengungsi serta perbaikan fasilitas kesehatan di daerah terdampak bencana," sebut dia.*
